BerIslam dan BerIndonesia Secara Proporsional (Bagaimana Memahami dan Menempatkan Pancasila dengan Adil)

Oleh: Dr. Adian Husaini

(Penulis buku Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab)

 

Problem berislam & berindonesia

Pada 14 Oktober 2014, di sebuah acara TV Swasta, seorang politisi Indonesia membuat pernyataan, bahwa di atas hukum agama dan adat masih ada konstitusi negara. Juga, ia menyebut dirinya sebagai ‘orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia’. Pernyataan itu segera memicu kontroversi dan perdebatan luas di dunia maya. Sang politisi dinilai telah meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat al-Quran, sehingga diusulkan agar jika dia meninggal cukup dibacakan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat-ayat al-Quran.

Bahkan ada yang menyatakan, dalam urusan kenegaraan, jangan bawa-bawa agama, karena Indonesia bukan negara Islam. Ini juga menimbulkan masalah serius. Apakah seorang pejabat muslim tidak boleh berpikir sebagai muslim. Apakah dia harus melepaskan agamanya ketika dia menjadi presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya? Apakah ketika seorang pejabat muslim datang ke kantornya diharuskan meninggalkan agamanya di rumah, karena dilarang membawa-bawa agama?

Ada seorang pemuka agama berkata, “Kita orang Islam meyakini kebenaran al-Quran, tetapi kita juga terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang harus diikuti.” Pernyataan pemuka agama itu juga masih menyimpan tanda tanya. Jika kaum muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakatan kenegaraan, lalu, bagaimana jika “kesepakatan-kesepakatan” itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Apakah orang Islam harus ikhlas hatinya menerima, misalnya, hukum di Indonesia yang tidak mengkriminalkan pezina yang sudah dewasa dan melakukan zina atas dasar suka-sama suka. Apa umat Islam harus setuju dan ridha dengan hukum itu? Haruskah seorang guru muslim harus ridha dan setuju dengan kurikulum pendidikan yang masih menyebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari jenis hominid (sebangsa kera)? Itu sejumlah masalah yang perlu dijawab dengan adil.

Berulang kali umat Islam Indonesia harus menyaksikan sejumlah organisasi dan tokoh Islam berdebat dan berselisih paham tentang penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Islam. Keputusan pemerintah RI – melalui sidang Isbat Kementerian Agama dan Ormas Islam — tidak dipandang sebagai keputusan yang mengikat. Ada yang menyebut pemerintah RI bukan “Ulil amri” yang harus ditaati. Padahal, kondisi seperti ini tidak ditemukan di negeri-negeri muslim lainnya. Di berbagai negara muslim, organisasi Islam dan partai oposisi tidak mengumumkan Hari Raya menurut ijtihad masing-masing, sebab mereka mengakui, itu bagian dari kewenangan pemerintah, selama pemerintah menggunakan metode syar’iy dalam penentuannya.

Itulah beberapa contoh persoalan antara “ke-Islaman” dan “ke-Indonesiaan” yang masih saja bergulir di tengah masyarakat hingga kini. Bahkan, mungkin bergelayut dalam benak kita masing-masing. Begitu beragamnya pandangan umat Islam tentang hal ini. Ada sebagian umat Islam Indonesia yang memandang Indonesia adalah “negara kafir” dan membuat singkatan NKRI sebagai (Negara Kafir Republik Indonesia). Menurut mereka, itu disebabkan karena Republik Indonesia menerapkan sistem demokrasi dan hukum-hukum selain hukum Islam.

Dalam sebuah buku berjudul Peranan Iman Jihad dan Ciri-ciri Mukmin yang Benar Imannya, ditulis: “Semua penguasa/pemerintah negara kafir adalah pentolan thaghut dan semua ideologi dan hukum/Undang-undang yang dipakai mengatur negara yang dikuasainya juga thaghut. Maka Presiden/Wakil Presiden N.K.R.I. adalah pentolan thaghut. UUD 1945, Pancasila dan semua hukum yang berlaku di N.K.R.I. adalah thaghut, maka wajib diingkari dan dijauhi oleh setiap muslim.”

Dalam sebuah buku berjudul “Demokrasi Sistem Kufur:Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1994), disebutkan, bahwa ’Demokrasi’ yang dijajakan Barat adalah sistem kufur dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam, dan kaum muslimin haram mengambil dan menyebarluaskan demokrasi serta mendirikan partai-partai politik yang berasaskan demokrasi. Lalu, disimpulkan: ”Kaum muslim wajib membuang demokrasi sejauh-jauhnya karena demokrasi adalah najis dan merupakan hukum thaghut.”

Sebuah buku berjudul ”Kalau bukan Tauhid Apa Lagi? Membedah NKRI dengan Millah Ibrahim (buku II, hlm. 106), menyebutkan: ”Berarti RI adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap muslim membenci dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya.”

Pandangan bahwa Indonesia adalah negara ”kafir” dan wajib dijauhi membawa konsekuensi umat Islam haram masuk sistem, haram ikut pemilu, dan diharuskan untuk ”meninggalkan” pemerintahan. Dalam buku ”Kalau bukan Tauhid…”, (hlm. 191), ditegaskan: ”Kita tidak boleh shalat di belakang orang kafir atau orang murtad, umpamanya shalat di belakang anggota MPR/DPR atau polisi atau tentara atau anshar thaghut yang lainnya yang mana dia menjadi imam shalat.”

Bisa dibayangkan, jika pandangan semacam ini diterapkan, maka secara otomatis, umat Islam akan tersingkir dari seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan di Indonesia. Pandangan ini bersifat ekstrim dan menyisakan banyak masalah. Misalnya, apakah Presiden, Gubernur, Bupati, polisi, tentara, dan seluruh anggota legislatif harus non-Muslim, karena umat Islam diharamkan masuk sistem kenegaraan? Apakah yang dimaksud sistem? Bagaimana jika seorang muslim mendirikan sekolah, lalu mendaftarkan sekolahnya untuk diakui oleh pemerintah RI, apakah itu juga merupakan bagian dari masuk sistem?

Jika umat Islam tidak boleh sama sekali melaksanakan hukum selain hukum Islam, bagaimana jika sebuah masjid digusur atau tanahnya dipalsukan sertifikatnya, apakah tidak boleh hak atas tanah masjid itu diperjuangkan di pengadilan dengan menggunakan hukum selain hukum Islam? Tahun 2010, terjadi kasus gugatan pencabutan UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Sekelompok orang ketika itu meminta agar Mahkamah Konstitusi mencabut UU tersebut dicabut dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip Kebebasan Beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dus, UU itu dinilai bertentangan dengan Konstitusi sehingga harus dibatalkan.

Bersikap adil

Pendapat-pendapat tersebut perlu didudukkan pada tempatnya dan dinilai secara adil. Semangat ber-Islam yang tinggi perlu diikuti dengan pemahaman keilmuan dan hikmah dalam penerapannya. Sebab, Indonesia adalah negeri muslim. Kondisi ini jelas berbeda dengan masa penjajahan. Dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi proses Islamisasi yang terus-menerus. Adalah tugas kaum muslimin untuk melanjutkan proses Islamisasi yang telah dilakukan selama ratusan tahun, sehingga negara Indonesia semakin mendekati konsep negara ideal, sebagaimana dicita-citakan para ulama/cendekiawan muslim pendiri bangsa ini.

Perjuangan berangkat dari cita-cita mulia dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kaum muslim Indonesia, diwakili oleh puluhan organisasi dan tokoh Islam, beserta pemerintah, ketika itu berjuang sekuat tenaga mempertahankan UU No 1/PNPS/1965. Sebab, UU ini masih memberikan perlindungan terhadap agama Islam, khususnya, dari ancaman penodaan agama. Dengan UU itulah masih dimungkinkan mengeluarkan larangan dan mempidanakan pelaku penodaan agama, seperti yang mengaku sebagai Nabi, Malaikat, dan aliran-aliran sesat lainnya.

Ketika umat Islam berjuang mempertahankan UU No 1/PNPS/1965, maka dalil-dalil yang dipakai adalah UUD 1945, karena itu adalah sistem hukum yang berlaku. Alhamdulillah, akhirnya gugatan terhadap UU No 1/PNPS/1965 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan, jika gugatan itu diterima, akan terjadi kekacauan kehidupan beragama di Indonesia, karena kebebasan yang berlebihan, termasuk kebebasan untuk merusak agama.

Itulah sejumlah pertanyaan dan masalah yang bermunculan dan terus menjadi wacana di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dengan tuntas, agar tidak terus-menerus menimbulkan kegalauan, bahkan merugikan eksistensi umat Islam dan Islam di bumi Indonesia. Dampak dari pandangan yang mengharamkan keterlibatan umat Islam dalam pemilu secara langsung adalah hilangnya potensi dukungan umat Islam terhadap anggota DPR/DPRD dan kepala daerah yang baik.

Berbeda dengan pandangan yang memandang Indonesia sebagai negara kafir dan najis yang harus dijauhi, organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia masih tetap memelihara gagasan untuk memadukan gagasan keislaman dan keindonesiaan dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita Islam. Persyarikatan Muhammadiyah, misalnya, dalam Anggaran Dasarnya mencantumkan tujuan: Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” Adapun, usaha yang dilakukan adalah: “Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.”

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tujuan sesuai Anggaran Dasarnya: “Berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal-Jamaah dan mengikuti salah satu mazhab yang empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. ”Ada pun usaha yang dilakukan NU adalah: “Di bidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah.”

Integrasi Islam&Indonesia.

Dalam ceramahnya di Festival Islam Internasional di Manchester, 1975, filosof muslim Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menjelaskan hakikat loyalitas seorang manusia kepada Tuhannya: “State and governments change from time to time, and if loyalty were to be directed to them then the values will also change. So in Western society change is something natural. They says that society which does not change is strange and unnatural. Obviously if you will place your loyalty with Allah, He does not change. That what is meant by the validity of absolute values. We deny the possibility of relative values except in certain domains.”

Jadi, tegas Prof. al-Attas, loyalitas tertinggi seorang manusia harus diberikan kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Sebab, Allah adalah Sang Pencipta dan pemilik alam semesta. Negara ada karena diciptakan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Negara dan pemerintahan datang silih berganti. Jika loyalitas tertinggi diberikan kepada mereka, maka nilai-nilai pun akan selalu berubah, sebagaimana yang biasa terjadi di Barat. Tidak ada kepastian nilai baik-buruk di sana. Itu berbeda dengan Islam, yang memiliki kepastian nilai baik-buruk karena bersumber pada ajaran wahyu Allah.

Prof. al-Attas memberikan contoh bagaimana loyalitas warga negara Jerman kepada negaranya di masa Nazi. Ganti pemerintahan, ganti pula nilai-nilai yang dianggap baik oleh penguasa negara. Karena itu, Prof. al-Attas menekankan, agar pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang baik sebagai manusia. Sebab, manusia yang baik sebagai manusia, sebagai hamba Allah, pasti akan menjadi manusia yang baik pula terhadap negaranya. Itu tidak berlaku sebaliknya, seperti dalam kasus Nazi dan penguasa-penguasa negara yang zalim. Manusia yang baik akan mendukung kebijakan negaranya yang baik, dan akan memberikan koreksi/taushiyah kepada negaranya yang berlaku atau membuat kebijakan yang tidak baik.

Di Indonesia, wacana tentang ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sudah muncul, jauh sebelum kemerdekaan tahun 1945. Dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), disebutkan, bahwa Haji Agus Salim, seorang Pahlawan Nasional dan cendekiawan muslim legendaris, pernah menulis artikel berjudul “Cinta Bangsa dan Tanah Air” (Harian Fajar Asia, 28 Juli 1928), yang isinya mengkritisi cara pandang nasionalisme sekular yang memuja “Ibu Pertiwi” secara berlebihan sehingga sampai menjadikan Ibu pertiwi itu sebagai “Tuhan”. Agus Salim menulis, “… demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menujukan cita-cita kepada yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan, dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa-ta’ala.”

Logikanya, jika serorang mencintai tanah, maka patut ditanyakan, mengapa kita mencintai tanah air kita? Apakah karena tanah air kita itu subur makmur indah dan permai? Bagaimana jika suatu ketika tanah kita tandus dan penuh dengan asap hutan yang terbakar? Apakah kita tidak mencintainya lagi?

Bagi orang beriman, jawabannya sangat mudah. Kita mencintai tanah air kita, karena tanah air kita itu adalah anugerah dan amanah Sang Pencipta yang wajib dijaga dan dikelola dengan baik. Prinsipnya adalah sikap adil dan beradab; bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, sehingga segala sesuatu ada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah SWT. Ketika itulah keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah) terwujud.

Pembukaan UUD 1945 sudah menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prof. Notonagoro, pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, menulis dalam bukunya, Pancasila, Secara Ilmiah Populer (Jakarta, Pancuran Tujuh, 1971):

“Sejak kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, pada 5 Juli 1959, maka isi arti dari sila yang pertama itu mendapat tambahan. Perlu ditegaskan, bukan kata-katanya ditambah atau diubah, kata-katanya tetap, akan tetapi isi artinya mendapat tambahan, dan lengkapnya dengan tambahannya itu ialah “kesesuaian dengan hekekat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” 1

Prof. Notonagoro juga menegaskan:

“Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama.” 2

 

Prof. Hazairin, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia berpendapat,

“Bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ berarti pengakuan ‘Kekuasaan Allah’ atau ‘Kedaulatan Allah’. Jadi, kata Hazairin, “Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat   Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.” 3

Argumentasi Prof Hazairin tersebut sangat masuk akal. Sebab, dalam ajaran Islam, sekedar pengakuan saja terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan belum memenuhi konsep Tauhid yang sempurna. Iblis pun telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi dalam al-Quran, Iblis disebut kafir (abā wastakbara wa-kāna minal kāfirin). Seorang Muslim yang baik tentulah tidak mau jika statusnya di hadapan Tuhan sama dengan Iblis, yakni hanya mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa tetapi menolak tunduk dan patuh pada-Nya; membangkang terhadap aturan-aturan Allah SWT yang disampaikan melalui Utusan-Nya (Nabi Muhammad saw).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Hamka, menulis sebuah risalah kecil berjudul “Urat Tunggang Pancasila”, yang isinya menyebutkan, bahwa suatu bangsa, menurut kaum yang memperjuangkan ketuhanan Yang Maha Esa, akan mencapai derajat yang setinggi-tingginya, selama mereka masih memegang tiga perkara pokok dari Kemerdekaan, yaitu (1) Merdeka iradah, (2) merdeka pikiran, dan (3) merdeka jiwa.

“Kepercayaan inilah yang menyebabkan tidak ada ketakutan. Tidak takut miskin, dan tidak sombong lantaran kaya. Tahan seketika dapat sengsara, dan tahan pula seketika dapat ni’mat. Dan tidak pula canggung seketika jatuh dari ni’mat. Karena yang dikerjakan dalam hidup ini adalah bakti dan ibadah belaka. Dan kalau pokok ini yang runtuh (kemerdekaan jiwa), inilah permulaan hilang kemerdekaan. Walaupun serdadu asing tidak ada di dalamnya lagi. Bahkan, pemerintahannya itulah yang akan asing baginya.” 4

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang antara lain menegaskan: (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. 5

Dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Prof. Kasman Singodimedjo menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” 6

Haji Agus Salim, misalnya, sebagai salah satu perumus Pembukaan UUD 1945 – yang memuat teks Pancasila saat ini dalam BPUPK tahun 1945 – menulis tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa:

“Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambule) rencana undang-undang dasar kita yang pertama di dalam Majelis Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritzu Zyunbi Tyoosa Kai di akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada diantara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu maksudnya ‘aqidat, kepercayaan agama, dengan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air suatu hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa…”

 

Lebih jauh, Haji Agus Salim menulis:

“Saya dan atas umat Islam yang menurut agama Allah di dalam al-Quran sebagai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw tergantung kewajiban akan tetap meneruskan seruan Ketuhanan Yang Maha Esa itu dengan kebijaksanaan dengan peringatan yang lemah lembut tetapi tegas, supaya mudah-mudahan dapatlah disusun dan diatur kerja umat manusia. Selamat daripada umat agama untuk mencapaikan keselamatan umat manusia. Selamat daripada “fitnah” kekacauan huru-hara “munkar”, bagha pendurhakaan. Segala-gala itu jika dibiarkan atau diperturutkan mendapat jalan, niscayalah membawa kerusakan yang tidak hanya orang-orang yang jahat saja melainkan meratai masyarakat kita segenapnya. Berhadapan dengan mereka, yang sekalipun dengan mulutnya mengakui pokok dan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, terang dengan fi’il, tingkah laku dan perbuatannya mengajak dan menghasut kita untuk membesar-besarkan hawa nafsu keduniaan dan loba dan tamak terhadap kebendaan, biar, dengan apapun semboyannya, hendaklah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa hidayah petunjuk dan bimbingan taufik-Nya, menyesuaikan hati kita supaya dapat kita memberlakukan menurut firman-Nya S. al-Syura 15.” 7

Prawoto Mangkusasmito, tokoh Islam dari Partai Islam Masyumi, dalam bukunya, Petumbuhan Historis Rumus Dasar Negara, membuat catatan, bahwa ia pernah menanyakan kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dijawab dengan tegas, yaitu “Tauhid”. Ketika hal itu ditanyakan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan, ia pun tidak membantahnya (bahwa itu bermakna Tauhid). Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku Mohamad Hasan adalah dua orang tokoh Islam yang terlibat dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945, dimana akhirnya mereka menerima lobi Bung Hatta untuk menghapus “tujuh kata” dan mengganti rumusan sila pertama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 8

****

Sebagai bangsa yang mendasarkan diri pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah sepatutnya, jika umat Islam Indonesia terus-menerus berusaha menyempurnakan negara Indonesia agar semakin dekat dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Negeri Indonesia ini dulunya dihuni oleh 100 persen orang bukan Muslim. Datanglah para pendakwah Islam yang memiliki semangat juang, strategi, taktik dan keikhlasan yang luar biasa. Negeri yang subur makmur ini kemudian berangsur-angsur menjadi negeri Muslim, dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Tahun 2014, lebih dari 200 juta muslim). Beberapa tokoh Wali Songo bahkan sempat bekerjasama dan membantu Kerajaan Majapahit, dengan terus menyampaikan dakwah Islam kepada pemuka dan masyarakat Jawa, sehingga akhirnya Islam diterima sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia. Ini bukan pekerjaan kecil. Tapi, perjuangan yang luar biasa yang sangat patut disyukuri.

Meskipun kecewa dengan pencoretan beberapa bagian dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dalam Sidang PPKI, 18 Agustus 1945, umat Islam Indonesia tetap mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Maka, umat Islam pun melaksanakan fatwa jihad KH Hasyim Asy’ari, yang ketika itu juga menjadi Ketua Majelis Syuro Masyumi. Fatwa Sang Kyai pada tahun 1945 itu menyatakan, wajib ‘ain hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia bagi muslim yang berada dalam jarak safar (skt.90 km) dari Kota Surabaya. Muslim yang gugur di medan juang Surabaya itu dihukumi dan diperlakukan sebagai syuhada. Itulah tonggak penting Hari Pahlawan, 10 November 1945.

Umat Islam wajib menjadi muslim yang kaffah dan menjadi muslim yang baik, di negara mana pun dia berada. Selama 300 tahun di bawah pemerintah penjajah kafir, umat Islam Indonesia tetap berusaha menjadi muslim yang baik. Banyak pejuang dan ilmuwan muslim lahir di masa itu. Tanggung jawab di akhirat adalah terhadap apa yang mereka imani dan mereka amalkan, bukan kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan mereka. Muslim harus berusaha sekuat tenaga menjadi taqwa dan kaffah – semampunya — kapan dan dimana saja.

Karena itu, yang perlu dilakukan setiap muslim – di mana pun berada – adalah menjaga pandangan alam (worldview) Islamnya dalam memandang segala realitas (wujud). Pandangan alam ini tidak boleh berubah mengikut zaman dan kondisi. Muslim – siapa pun — wajib memahami dan mengakui bahwa zina, homoseksual, korupsi, kezaliman, dan sebagainya, adalah tindakan yang salah. Bahkan, seorang pelacur sekali pun, wajib tetap mengakui bahwa perbuatan melacur adalah dosa, meskipun ia bergelut dalam dunia pelacuran.

Dengan cara pandang itulah, masih terbuka peluang baginya bertobat, sebab dia tahu “jalan pulang” menuju kebenaran. Muslim wajib tetap memahami dan mengakui bahwa halal hukumnya menikahi wanita di bawah umur 18 tahun. Muslim yang baik akan berjuang untuk mengubah hukum negaranya dengan cara mengajak dan menyadarkan para elite negara agar memiliki rasa takut kepada Allah; takut akan siksa-Nya di Hari Akhir nanti, jika berani menentang ketentuan-Nya. Muslim tidak boleh mengubah konsep-konsep pokok dan pasti yang telah digariskan Allah. Loyalitas kepada Tuhan adalah yang tertinggi. Muslim wajib menolak (ingkar) kebijakan pemimpin yang bertentangan dengan ketentuan Allah, meskipun sekedar ingkar dalam hati. Jika ia “terpaksa” menjalankan, ada jalan untuk bertobat, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri.

Prof. Kasman Singodimedjo, pejuang dan cendekiawan Muslim yang hebat, yang terlibat dalam perumusan Pancasila, mengakui bahwa ada di kalangan umat Islam yang kecewa, mengapa filsafat negara bukan Islam, tetapi Pancasila. Dalam tulisan yang dibuatnya semasa berada di dalam tahanan Rezim Orde Lama, Kasman Singodimedjo menegaskan, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, tetapi Pancasila tidak dapat melebihi Islam. Ia mengajak umat Islam untuk menerima Pancasila.

Tapi, tulis Kasman: “Bahwa umat Islam disamping itu masih punya anggapan bahwa Islam itu adalah lebih sempurna dari Pancasila, hal itu tentunya tidak akan, dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapa pun.” Bahkan, menurut Kasman, umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab, Islam itu didekritkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhai-Nya. (QS Ali Imran:19). Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang dijadikan sebagai dasar negara, Kasman mengakui, hal itu sebagai ujian dari Allah, dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri, agar menuju kondisi yang lebih baik. “Saya telah merenungkan bertahun-tahun mengenai hal ini,” kata Kasman, mengutip al-Quran surat ar-Ra’d ayat 11. Tentang Islam dan Pancasila, Kasman merumuskan dengan ungkapannya, “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam.” (Kasman Singodimedjo, Renungan dari Tahanan, hlm. 53-54).

Penutup

Jadi, dengan meletakkan kecintaan dan loyalitas tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), seorang muslim tetap bisa menjadi orang Indonesia dan sekaligus muslim yang baik. Bahkan, di Indonesia ini, terbuka peluang besar kita menjadi muslim dan mujahid fi-sabilillah dalam berbagai bidang kehidupan. Kita cinta Indonesia, sehingga kita ingin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa-rabbun ghafur, negeri yang adil makmur dan beradab sesuai dengan ajaran Allah SWT. Inilah perjuangan seorang muslim Indonesia.

Dalam kondisi apa pun negerinya, maka muslim Indonesia – dan muslim di mana saja — wajib berusaha menjadi muslim yang baik, muslim yang beriman dan bertaqwa, dan berakhlak mulia. Kualitas keislaman seseorang tidak ditentukan siapa yang menjadi presiden atau gubernurnya. Tetapi, iman dan amalnya yang menentukan. Jika penguasanya membuat kebijakan yang baik, maka akan didukungnya kebijakan yang baik itu; jika penguasa membuat kebijakan yang keliru, maka kewajiban seorang muslim menyampaikan kebenaran kepada sang penguasa, dengan hikmah, nasehat yang baik, dan mujadalah yang lebih baik. Itulah, kata Nabi saw, suatu jihad yang utama. (Afdhalul jihād kalimatul haq ‘inda sulthānil jāir).

Negeri Indonesia ini adalah amanah perjuangan para waliyullah dan para ulama pewaris Nabi yang selama ratusan tahun terus-menerus berusaha mewujudkan menjadi sebuah negeri yang adil dan makmur dalam naungan ridha Ilahi (baldatun thayyibatun wa-rabbun ghafur). Kewajiban generasi berikutnya, sampai generasi kita dan seterusnya, untuk melanjutkan amanah Nabi kita Muhammad saw yang telah ditunaikan dengan hebatnya oleh para ulama dan pejuang-pejuang di tanah air kita terdahulu.

Jadi, kita sangat mencintai negeri kita, karena negeri ini adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, agenda besar umat Islam Indonesia saat ini adalah mendidik umat Islam, khususnya, agar mereka menjadi umat yang unggul, menjadi SDM yang berkualitas, SDM yang beradab dan berakhlak mulia, SDM yang terbaik (khaira ummah), sehingga mereka layak memimpin negeri ini dan bahkan membawa Indonesia menjadi negeri contoh dan teladan bagi negara-negara dan umat manusia lainnya.

Jadi, agenda utama perjuangan umat Islam saat ini adalah pendidikan. Dengan Konstitusi kita saat ini, UUD 1945, sangat terbuka peluang bagi umat Islam untuk mewujudkan cita-cita besar itu. Pada kesempatan Round Table Discussion di Lembaga Pengkajian MPR-RI, 24 Oktober 2017, saya menyampaikan makalah, yang antara lain berisi penegasan, bahwa dengan pasal 31 ayat (c), ditambah dengan UU No 20/2003 dan UU No 12/2012, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam. Sebab semuanya mencitakan terbentuknya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Inilah, pada hakikatnya, cara menempatkan sikap berislam dan berindonesia secara adil dan beradab. Yakni, sikap yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang sepatutnya secara proporsional; sikap yang dilandasi dengan pemahaman dan pengakuan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Adil, satu-satunya Tuhan yang patut di-SATU-kan, disembah, dan ditaati; menjadikan utusan Tuhan terakhir (Nabi Muhammad saw) sebagai uswah hasanah kehidupan, dan menjadikan negeri Indonesia sebagai amanah yang harus dicintai, dijaga, dimakmurkan, dan diperjuangkan menjadi tempat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu A’lam bish-shawab. (***) (Disampaikan dalam Kuliah Online dengan tema: “Menempatkan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa”, 1 Juni 2020).

*******

(Makalah ini dengan sedikit perubahan pernah disampaikan dalam seminar di UII Yogya, 27 Desember 2017 dan di Universitas Negeri Makasar (UNM), 8 Februari 2020).

Lebih jauh tentang topic Islam dan Pancasila, lihat, buku: Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam (Jakarta: GIP, 2009), dan buku: 10 Kuliah Agama Islam, (Yogya: Pro-U Media, 2015).

____________________

1 Notonagoro, Pancasila, Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971), hlm. 69. Tulisan telah disesuaikan dengan EYD.

2 Ibid, hlm. 73.

3 Lihat, Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet.ke-6), hlm. 31-34.

4 Hamka, Urat Tunggang Pancasila, (Jakarta: Media Dakwah, 1985), hlm. 28-29.

5 Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009). Lihat juga, Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS (ed), Menghidupkan Pemikiran KH Achmad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2002), hlm. 118-145.)

6 Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 123-125.

7 Lihat buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 441-444.

8 Dikutip dari tulisan Mr. Mohammad Roem dalam Pengantar untuk buku Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta…, hlm. xviii-xix).

Leave a Comment