22 Juta Orang Kelaparan: Saatnya Cara Pandang Kita Tentang Pendidikan Berubah

Oleh : Dr. Adian Husaini
(Direktur At-Taqwa College Depok)
 
Pada 6 November 2019, CNN Indonesia menurunkan berita berjudul : ‘’ADB Laporkan 22 Juta Orang Kelaparan di Era Jokowi.” Ditulis dalam berita itu: “Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan,” terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (6/11).
 
Indonesia kini menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dengan Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang dirilis Economist Intelligence Unit (The Economist 2018). Peringkat Indonesia itu terbawah dibandingkan Singapura pada urutan pertama, Malaysia ke-40, Thailand ke-54, serta Vietnam ke-62.
 
“Karena akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah,” kata laporan itu. Demikian berita cnnindonesia. (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191106150657-532-446069/adb-laporkan-22-juta-orang-kelaparan-di-era-jokowi).
 
Tak masuk akal
 
Berita itu sulit masuk di akal saya. Bagaimana kelaparan itu bisa terjadi? Negeri kita ini sangat subur. Lautnya begitu luas dan melimpah ikannya. Ribuan pulau kosong tak berpenghuni. Jutaan hektar lahan masih ‘nganggur’ dan bisa ditanami aneka tanaman pangan.
 
Alhamdulillah, saya telah diberi kesempatan mengungjungi sejumlah Pulau – Pulau Buru Maluku, Pulau Kera NTT, Pulau Ugar Papua dan lain-lain – dan juga berbagai daerah dan propinsi di Indonesia.
 
Dua tahun lalu saya berkunjung ke Pulau Buru. Pulau ini sangat subur. Biji semangka ditabur saja di depan rumah, sudah tumbuh dan berbuah tanpa dipupuk. Ikannya berlimpah. Pantainya indah tiada tara. Kelapa tinggal memetik dari pohonnya. Harga lahan masih sangat murah.
 
Jika ditelaah, solusi yang ditawarkan lembaga-lembaga internasional adalah “industrialisasi pertanian yang efektif”. Ini mungkin tepat. Tapi, tidak sepenuhnya. Sebab, faktanya, problem kita bukan hanya soal produksi dan stok pangan. Masalah utama kita adalah masalah “Manusia Indonesia” itu sendiri. Khususnya, persepsi manusia Indonesia tentang kehidupan, tentang pangan, tentang pertanian, dan juga tentang makna hidup sukses.
 
Di sebuah Pulau yang kekayaan alamnya melimpah, saya dikabari bahwa para lulusan SMA-nya tidak bangga dan tidak bercita-cita untuk mengelola kekayaan alam sendiri. Sukses hidup bagi mereka adalah “melanjutkan kuliah ke luar pulau, lalu menjadi karyawan perusahaan besar atau bekerja menjadi pegawai negeri”.
 
Persepsi kehidupan
 
Tampaknya, persepsi tentang “hidup sukses” ini terkait dengan orientasi pendidikan yang sangat “industrial oriented”. Kurikulum pendidikan kita masih mengajarkan bahwa orang sukses hidupnya adalah yang kaya, populer, dan punya jabatan tinggi. Pemerintah pun mentargetkan, tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan perkapita sekitar Rp 27 juta/bulan.
 
Maka, pendidikan pun diarahkan sepenuhnya untuk mengejar kesuksesan materi itu. Akibatnya, terjadi komersialisasi sejumlah program studi di Perguruan Tinggi yang dianggap memberikan peluang pekerjaan “basah” – yakni pekerjaan yang diduga kuat menghasilkan banyak uang.
 
Tahun 2016, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Dirjen Pendidikan Tinggi (1999-2007), pernah menulis artikel berjudul “Bom Waktu Fakultas Kedokteran”. Disebutkan: “Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa fakultas kedokteran akan mendatangkan pendapatan cukup besar bagi perguruan tinggi dan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan menerapkan uang pendaftaran dan uang kuliah yang sangat tinggi kepada para calon mahasiswa. Besaran uang tersebut bahkan mencapai ratusan juta rupiah, suatu besaran yang sangat tidak manusiawi dan tidak sepatutnya diberlakukan.
 
Animo masyarakat untuk masuk fakultas kedokteran sangat tinggi, bahkan mereka
bersedia membayar berapa pun asalkan diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Mereka beranggapan, pekerjaan sebagai dokter akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.
 
Perguruan tinggi mengantisipasi gejala tersebut dengan mengajukan pembukaan fakultas kedokteran. Karena motifnya hanya mencari uang, perguruan tinggi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin pembukaan fakultas kedokteran, bahkan apabila perlu melanggar ketentuan yang berlaku. Pada saat ini sedang terjadi komersialisasi pendidikan kedokteran yang jika dibiarkan terus akan menjatuhkan reputasi pendidikan kedokteran Indonesia.”
 
Karena itu, jika kita ingin mengubah masa depan negeri kita, maka yang perlu diubah pertama kali adalah tentang konsep pembangunan dan pendidikan kita. Pendidikan kita harus memberikan pendangan hidup (worldview) yang benar. Kaum muslim, misalnya, perlu memiliki Islamic Worldview, sehingga paham tentang hakikat diri dan tujuan hidupnya.
 
Bahwa manusia adalah hamba Allah dan khalifatullah fil-ardl. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk ibadah. Dunia ini adalah kehidupan sementara dan kesenangan yang menipu. Misi hidup manusia adalah meneladani dan melanjutkan perjuangan para Nabi, bukan hidup seperti binatang, mengejar syahwat satu ke syahwat lain (QS 47:12).
 
Seharusnya, pendidikan kita mampu melahirkan insan-insan pelopor peradaban (insan adabiy). Inilah manusia-manusia tangguh yang memahami hakikat diri, Tuhan, dan hidupnya, cinta ilmu dan kerja keras, serta mampu mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin.
 
InsyaAllah – dengan dukungan pemerintah dan orang tua — mereka sanggup menghidupkan setiap jengkal tanah yang ‘nganggur’ dan kemudian mewujudkan peradaban mulia di bumi Indonesia. Wallahu A’lam bish-shawab. (*****).

Leave a Comment